Muhamadiyah Jual, NU Siap Beli

kaumpesantren.com

Kaum-pesantren-, Zahro wardi , beliau hanyalah seorang alumni pesantren yang selalu berjuang untuk agama lewat berbagai kegiatan kepesantrenan maupun sosial. beberapa hari yang lalu pernah berkirim surat terbuka untuk Mendikbud tertanggal 12 Juni 2017 tentang Penolakan Permendikbud soal Full Day School.

Tulisan itu beliau post pertama kali di FB,  ada ribuan yg like dan Coment. Bahkan tidak terhitung lagi  yg membagikan.. Salah satu item pertimbangan penolakan FDS adalah, 'beliau khawatir bila hal itu dipaksakan akan merenggangkan hubungan Muhamadiyah dan NU. Maklum, Muhajir Efendi adalah Muhamadiyah tulen dan militan, sementara kebijakannya bisa mempengaruhi kemapanan salah satu sekmen Pendidikan NU seperti TPQ dan Madin Sore.

Saya pun banyak sekali menerima puluhan bahkan ratusan kritik atas prediksi terjadinya keretakan antar dua Ormas keagamaan terbesar di Indonesia itu. Katanya kebijakan itu tidak ada hubunganya dg Muhamadiyah dan NU,ujar zahro wardi.

Nah, belakangan apa yang terjadi??

Sungguh diluar dugaan saya -apalagi para pengkritik- hubungan diantara keduanya tidak hanya retak, namun Terjadi "Perang Kubro (besar)" . Tentu yg dimaksud disini adalah perang argumen, opini dan wacana. Maklum eranya memang era pena, era Medsos,  dimana tulisan bisa lebih menusuk dibanding pisau, lebih punya daya hancur dibanding bom atom.

Perlu diketahui FDS hanya ditunda pelaksanaanya Oleh fihak istana, ujarnya.bahkan zahro tidak setuju  pemeberitaan  media yg lebih memilih bahasa "dibatalkan". Sebab itu bahasa politik untuk meredam dan mengelabuhi fihak-fihak yg menentangnya.  Tidak bisa terbayangkan reaksi seperti apa apabila FDS jadi terlaksana. Pasti tidak hanya perang opini dimedsos, tapi di alam nyata akan terjadi aksi yg memanaskan genderang perang itu.

Menarik bila mencermati "Kekecewaan" Muhamadiyah terhadap penundaan itu., berikut sebagian reaksi itu:

1. Salah satu petingginya bilang 'Pendidikan Madrasah Diniyah sore itu statusnya tidak ubahnya seperti "Kursus" Matematika, Fisika dan sejenis. Jadi bila pertimbangan dibatalkanya FDS karena hilangnya Madrasah Diniyah sore, nanti para pengelola kursus juga akan ikut-ikutan menolaknya dengan alasan yang sama. 

Ini jelas-jelas Penghinaan luar biasa terhadap eksistensi Madin dan TPQ. Bagaimana mungkin ucapan kotor itu keluar dari mulut seorang yg mengaku bertitel dan berpindidikan tinggi. Jabatan pun tidak main-main di Muhamadiyah.

Ketahuilah, sekalipun statusnya Non formal ,  Pendidikan TPQ/Madin itu berjenjang. Ada aturan kurikulum yang harus dipenuhi bahkan  jam pelajaran, pengajar, jadwal pelajaran sampai  absen senua ada. Lalu dtiambahkan lagi ujian tulis, praktek ubudiyah, hafalan, rapot, ijasah, kepala TPQ/Madinnya. semua sudah terstruktur secara rapi .Kualifikasi perijinan  untuk mendapat kelayakan  dari pemerintah pun harus terpenuhi . Untuk menutup jenjang akhir  ada juga wisuda dan program paling menarik seperti kualifikasi khusus untuk penyetaraan ijasah seperti pendidikan umum juga diadakan. 

Begini kok anda bilang statusnya seperti "Kursus". Kelihatan betul anda belum pernah duduk dibangku TPQ/Madin.  Bicara kok ''Angger Njeplak' (bicara seenaknya) ujarnya. Tanpa anda sadari, pernyataan seperti itu telah meremehkan pendidikan tradisional NU yg out put atau prosentasi hasil dan target nya tidak kalah dengan pendidika  Muhamadiyah seperti yang Anda banggakan.

2. Dalam pembelaanya, menurut Ketum Muhamadiyah Haedar, di UNMUH Surakarta, Senin 19/06/2017) termasuk petinggi Muhamadiyah berargumen bahwa 'Seharusnya yang dirugikan dengan FDS itu Muhamadiyah, bukan NU. Sebab Muhamadiyah memiliki 24 ribu TK/ABA dan 15.500 sekolah SD dan Menengah termasuk Madrasah' .

Logika berfikir anda dimana bung...Riset pendekatan bapak itu kurang tepat, menurut zahro, kalau bicara pendidikan agama jangan pinjam data Diknas.

Silahkan pinjam data Kemenag Sie Pedepontren. Anda akan tahu dari ratusan ribu pendidikan TPQ/Madin sore non formal , Muhamadiyah punya berapa persennya? 5%  itu saja  prediksi yg terlalu tinggi. Jadi jangan ngaco lagi lah. Berargumenlah secara bebas, tapi  pakai cara dan logika yang lurus, jangan ngawur seperti yang anda utarakan di media.

Data yang anda sebutkan itu kan pendidikan Formal, yang nantinya akan jadi obyek penerapan FDS. Dampaknya akan menggerus keberadaan Madin dan TPQ sore non formal,di sisni" kelihatanya anda belum memahami persoalan itu".

3. Dalam siaran Pers Resmi yg dirilis Muhamadiyah, nyata-nyata bahwa Muhamadiyah tidak akan mundur sejengkalpun untuk tidak meng-golkan program FSD. Bahkan berharap akan keluarnya peraturan khususselain dari Mendikbud, yakni langsung dari Per-pres. Tentu ini ekspansi nyata terhadap "Wilayah Pendidikan NU". Tinggal tunggu waktu saja  'Reaksi Perlawanan NU akan terjadi menyeluruh'andai saja Perpres FDS itu keluar.

Saya yakin NU sangat siap bila genderang perang itu ditabuh, kami diam bukan berarti takut tapi ini sebuah karakter NU,  Ujar zahro. NU itu Sangat menghormati dan toleran terhadap siapapun untuk organisasi sah manapun, bahkan agama apapun selama adanya saling menghargai dan menghormati. Tapi semua itu ada titik kesabaran jika terus Didlolimi, berarti  anda seperti membangunkan macan yang sedang tidur pulas dalam ketenangan.

4. Ditengah-tengah gelombang penolakan yang luar biasa ternyata tanggapan perlawanan penundaan dari Menteri Muhamadiyah itu pun tetap berlangsung. Hal itu tampak seperti munculnya Surat Undangan No 4026/D/TU/2017, Perihal Pembahasan Perjanjian Kerjasama. Perjanjian yang dimaksud adalah terkait kebijakan FDS yang akan diterapkan di tahun ajaran baru antara Pendidikan umum dengan Diniyah.

Bertempat di Ruang sidang Ditjen Dikdasmen Gedung E lantai 5 Komplek Kemendikbud- Jl Jendral Sudirman Senayan, hari Selasa tgl 20 Juni 2017 mengundang berbagai pemangku kebijakan di dunia Pendidikan bahkan perwakilan dari Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah.

Ini jelas sebagai bentuk "Penilaian Kerdil" terhadap masuknya penolakan serta aksi-aksi lain ditengah masyarakat terutama NU. Kelihatan betul arogansinya karena merasa mempunyai  kuasa penuh. Sifat-sifat seperti inikah yang diajarkan bapak-bapak  ketika  sekolah dulu?? terus dimana  sifat bijaksana bapak?

Terakhir menurut zahro mengatakan, Tulisan ini tidak bermaksud memperuncing suasana. Namun hanya sekedar mengingatkan "Para pengambil kebijakan Pendidikan", berhentilah untuk terus memaksakan penerapan FDS. Jadikanlah itu hanya satu pilihan diantara sekian model pengelolaan pendidikan. Biarlah hal itu diterapkan bagi lembaga pendidikan yang kondisi dan daerahnya memungkinkan. Ingat!! Saat ini perseteruan bukan lagi antara NU vs Kemendibud, tapi sudah bergeser Muhamadiyah vs NU. Tentu saja kalau toh kebijakan itu akhirnya diterapkan NU tidak bisa menghalang-halangi, namun sejarah membuktikan setiap ada pihak yg Menjual ketidak adilan NU siap untuk membelinya

.

Wassalam Wr. Wb.

(Zahro Wardi, PP Darussalam, Sumberingin 21/06/2017).

editor - umar