Perbedaan pendapat di antara para ahli hukum mengenai pajak

 

Dilaporkan bahwa para ahli hukum terbagi dalam pendirian mereka mengenai pajak tersebut menjadi dua kategori: yang pertama mengatakan bahwa pajak tersebut diperbolehkan secara bersyarat, dan yang kedua meyakini bahwa tidak diperbolehkan untuk mengenakannya berdasarkan fakta bahwa satu-satunya hak atas uang adalah zakat dan bahwa siapa pun yang membayarnya dibebaskan dari kewajibannya.

Mengenai perbedaan pendapat yurisprudensi dan doktrin di kalangan ulama tentang masalah pajak dalam bentuk kontemporernya, Al-Qattan menjelaskan bahwa konsensusnya adalah melarang pajak, kemudian muncul pengecualian seiring dengan perkembangan kebutuhan anggaran negara, dan mereka mengatakan bahwa ketika ada kebutuhan nyata, fatwa dikeluarkan yang memperbolehkan pajak sementara, dan mereka menetapkan syarat-syaratnya, termasuk bahwa pajak tersebut tidak boleh dibelanjakan kecuali untuk tujuan pengumpulannya.

Dari perspektif Syariah, pajak terutama dikenakan pada orang kaya, perusahaan, dan lembaga, baik badan hukum maupun individu. Sebagai contoh, Imam al-Izz ibn Abd al-Salam menolak untuk mengenakan pajak pada masyarakat umum, dan menuntut agar Khalifah memulai dengan membayar pajak sendiri, diikuti oleh para pengikut dan menterinya. Beliau juga menjelaskan bahwa keadilan dalam perpajakan bergantung pada kedudukan sosial seseorang.

Mantan direktur Unit Ekonomi Islam di Universitas Kuwait menunjukkan bahwa jika sistem Zakat diaktifkan, banyak pajak, bahkan mungkin semuanya, dapat dihapuskan. Jika ada sistem Zakat terintegrasi yang dipantau dan diatur oleh penguasa, kebutuhan untuk meningkatkan sumber daya akan hilang, jarang terjadi, dan bersifat sementara.

Dalam konteks yang sama, Dr. Ashraf Dawaba, Profesor Keuangan dan Ekonomi di Universitas Sabahattin Zaim di Istanbul, menegaskan bahwa pengenaan pajak dalam Islam adalah pengecualian, dan prinsip dalam Islam adalah bahwa terdapat sumber daya yang cukup untuk kebutuhan manusia, dengan menekankan bahwa sumber daya yang dikenal dalam Islam adalah Zakat, Kharaj, Jizya, dan Ushur.

Ia menambahkan bahwa hal-hal tersebut merupakan kebutuhan pokok yang dapat menyediakan sumber daya bagi negara Islam dalam keadaan normal. Namun, dalam keadaan luar biasa seperti perang dan kelaparan, penguasa berhak mengenakan pajak kepada orang kaya, bukan kepada seluruh penduduk, dengan cara yang memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Dalam keadaan normal, Zakat (sedekah) merupakan pengganti pajak yang tepat dan lengkap.

Dawaba berpendapat bahwa negara-negara yang memiliki sumber daya, seperti negara-negara penghasil minyak, tidak perlu memungut pajak dari rakyatnya, sementara negara-negara yang tidak memiliki sumber daya dapat menangani hal ini secara adil.

Profesor keuangan dan ekonomi di Universitas Sabahattin Zaim menyebutkan jenis-jenis pajak modern sebagai pajak penghasilan, pajak kekayaan, pajak langsung, dan pajak tidak langsung.